undang undang kb. 2. undang undang kb

06 KB. 11 Tahun 2020 14603. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Unduh. 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmenyatakan bahwa penyedia layanan KB merupakan sumber informasi yang terpercaya mengenai alat kontrasepsi terutama untuk MKJP jenis reversibel. Definisi Keluarga Berencana menurut Undang-Undang No. Keluarga Berencana (KB) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, keluarga berencana (“KB”) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU 52/2009”) diartikan sebagai berikut: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak,. Ia menyebut, Pasal 481 dan 483 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya Bab X tentang peran serta masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Lampiran huruf N, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u ndan g anDalam Penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Tokoh Masyarakat, Agama dan undang-undang. , Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan. yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Dasar hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 11906 Dilihat : Dra. Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; dan k. 1992, LL SETNEG : 18 HLM. Undang-Undang Show sub menu. 020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit 5. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:. 152 , TLN NO. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa. 1. Artikel ini membahas tentang hak pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang No. Tujuan Utama Program KB Nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat / angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. dan kriteria sasaran DAK Subbidang KB; mekanisme perencanaan DAK Subbidang KB; Kriteria teknis. Sayangnya, tidak semua orangtua memahami perbedaan istilah-istilah tersebut. Uraian di atas menunjukan bahwa kader KB, yang digolongkan oleh PP 87/2014 sebagai tenaga lain yang terlatih, memiliki wewenang untuk memberikan informasi maupun memeragakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi, serta memberikan layanan lain terkait kepada suami istri. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN Badan. Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi;. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;. Maknanya adalah menjadi urusan bersama antara pemerintah Pusat,. Oleh karena itu peran bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat besar dalam program KB. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan keluarga kecil. yang terkait pelayanan KB. Artikel ini membahas tentang hak pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang No. Undang-Undang 2019. Belum ada data…. Selain itu, Keluarga Berencana merupakan metode untuk menurunkan angka pertambahan penduduk Indonesia. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik BidanDokumen Terlampir. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);. Undang Undang No. Di sisi lain, Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP. . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik. Undang -undan g Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional m HQJDPDQDWNDQEDKZD ³3HQGLGLN an di Taman Kanak -kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kep ada anak sejak lahir sampai. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. NOMOR KB/ 3/X11/2020 NOMOR 320 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggaran program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3-4 tahun. Mengingat : 1. Tugas dan Kewenangan OJK. 5. KB dalam pengertian ini disebut juga dengan tahdid an nasl (pembatasan kelahiran). 319, TLN No. Pengendalian penduduk menurut undang-undang 52 tahun 2009. Indonesia, Pemerintah Pusat. 79 KB 845 downloads. PENDAHULUAN. Hal tersebut merupakan bagian dari poin perubahan UU KUP yang masuk dalam klaster Perpajakan RUU Cipta Kerja. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. Pelayanan berkualitas termasuk kualitas medik, artinya menawarkan metode kontrasepsi. Saat ini, tersedia berbagai macam alat kontrasepsi (KB) untuk menunda atau mencegah kehamilan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. 5614, LL SETNEG : 41 HLM. Saat ini, Pengurus Pusat IPeKB tengah aktif menggalang dukungan untuk mengembalikan status kepegawaian penyuluh KB ke pemerintah pusat melalui amandemen undang-undang tersebut. E. bahwa pembentukan dan penetapan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik demi terwujudnya tujuan negara berlandaskan Pancasila dan Undang. 52 tahun 2009 tujuan gerakan KB mencakup 2 hal, antara lain: Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan, mewujudkan peduduk tumbuh seimbang. Kesimpulan dari tujuan program KB. A. Dalam Pasal 123 UU 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa PKB berlaku untuk paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Karena kalau bicara tentang perundang-perundangan. Aktor Perumusan Undang-Undang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semula dianggap menjadi instrumen ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang digital telah mencapai titik terang. 58 KB) 91. tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. S Wade dalam bukunya “Constitutional Law” (Miriam Budiardjo, 2007, 96) undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokokmanfaat KB, serta berkurangnya partisipasi perempuan dalam KB; c. Keluarga berencana atau disingkat Keluarga Berencana merupakan program yang ada di hampir setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB. PENGENDALIAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER- KB. (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Kesimpulan: Perumusan Peraturan perUndang-Undangan Undang-undang No. 2. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); MEMUTUSKAN: Keputusan Menteri Pertanian No. Kegiatan. Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);. kb 1 : kapita selekta pengujian peraturan undang-undang oleh mahkamah agung A. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 28 dan 29. dan tanggung jawab pengaturan jumlah dan hak serta kewajiban dalam pelayanan KB melalui sosialisasi undang-undang dan peraturan melalui media yang bervariasi. Hak kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh masyarakat khususnya akseptor Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan KB berkualitas yang menjadi program pemerintah. Dalam Undang-Undang Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) terbaru, tenaga kebidanan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. 1460, jdih. Mengingat : 1. PHBS dalam RW Siaga. Veteran. 23 Tahun 1992 dengan. Hak kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh masyarakat khususnya akseptor Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan KB berkualitas yang menjadi program pemerintah. T. 2. Perbedaan dengan peneliti yaitu tempat penelitian wahab, Fitriangga dan Handini di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan. Jurnal Ilmu Keperawatan Sai Betik. 08 KB. Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against. Mama mungkin tidak asing dengan istilah PAUD, KB atau playgroup, dan TK. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi. sebaik­baiknya dan seadil­adilnya, memegang teguh Undang­Undang Dasar dan menjalankan segala undang­undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. U. 161, TLN NO. b. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan. 8. 23 April 2020:Latar Belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN,KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, TambahanMengingat : 1. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 10/1992) b. BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal4 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57. Undang. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Terlebih lagi kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk penyelenggara pendidikan ialah yayasan. • KB harus dikeluarkan setelah tiga tahun. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara hal 86-92); 2. Padahal, memahami istilah-istilah tersebut akan membantu Mama dalam memilih pendidikan untuk anak Mama lho. Di sisi lain, Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. * ) (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil. T. PENDAHULUAN. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga. 86 KB. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan . PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Berikut adalah kekurangan KB implan yang perlu kamu ketahui. esehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. K. Dasar hukum terbitnya UU 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. 327/KPTS/KB. Nomor. Kalimantan Selatan, yang biasa kita singkat menjadi Kalsel mendapatkan Undang-Undang baru. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: Unduh : 4. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. . 71 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 29 Oktober 2020 Diperbarui Senin, 2 November 2020 KMK No. T. go. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,. Ini suatu langkah maju yang perlu terus didorong! Beberapa poin populer dari RUU tersebut antara lain soal ibu yang berkerja mendapatkan hak cuti melahirkan hingga enam bulan demi memberikan. NOMOR 03/KB/2020 NOMOR 612 TAHUN 2020 NOMOR HK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 298, Tambahan. (P AD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (P KB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (B BNKB). Harapannya, penerapan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. 7. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas. hukum KB. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Bea Siswa Keluarga Akseptor KB terancam DO dan Berprestasi ke Perguruan Tinggi. Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. - 9 - Huruf bdiselenggarakannya program KB di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. 2 Pontensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2. Silahkan download Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 melalui link di bawah ini: Download PDF. 34 hlm. 08/Menkes/502/2020 NOMOR 119/4536/SJ TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA. pasca pelayanan KB PP dan PK. 3. Disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada pertengahan April 2022 lalu menjadi kabar gembira bagi banyak perempuan, termasuk mereka yang HIV positif dan disabilitas. 10, LN. Si. Uraian di atas menunjukan bahwa kader KB, yang digolongkan oleh PP 87/2014 sebagai tenaga lain yang terlatih, memiliki wewenang untuk memberikan. 2020/No. 2009/ No. 1) Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. Keputusan Menteri Pertanian No. . tentang Kesehatan Kerja. PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar hukum Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Struktur Kurikulum pada PAUD (TK/RA/BA, KB, SPS, TPA), terdiri atas: 1. Selain informasi dari penyedia layanan KB, ketersediaan layanan dan alat kontrasepsi dan biaya layanan. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Bila permintaan tersebut bisa diakomodasi dalam amandemen UU Pemda, Ova berharap pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota bisa jelas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dan ketentuan Lampiran huruf (N) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,BKKBN bertugas :. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang‐Undang ini mengenali penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya‐upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Mengingat : 1.